KETUM IDI: TAK ADA AUTOPSI FORENSIK KEMATIAN RIBUAN PETUGAS KPU 2019

Ringkasan Isi Video

Video ini mewawancarai Dr. Daing Muhammad Fakih, mantan Ketua Umum IDI (2018–2022), yang mempertanyakan dua isu besar:

1. Kematian misterius ribuan petugas pemilu pada Pemilu 2019.
2. Dugaan adanya tekanan agar IDI mengeluarkan pernyataan “darurat kesehatan” saat COVID-19, yang berpotensi dipakai untuk kepentingan politik (misalnya penundaan pemilu/perpanjangan masa jabatan).

---

1) Kematian Ribuan Petugas KPPS/Pemilu 2019: “Harusnya Forensik, Bukan Verbal”

Dr. Fakih menyebut bahwa saat ia menjabat, informasi yang ia terima sudah mencapai lebih dari 1.000 kematian petugas pemilu, dengan puncak laporan terjadi paling banyak di wilayah Jawa Barat.

Kesimpulan pemerintah dinilai tidak cukup secara medis

Pemerintah (termasuk kanal KPU/berbasis kesehatan) menyimpulkan penyebab kematian sebagai kelelahan dan disertai penyakit bawaan. Namun menurut Dr. Fakih, kesimpulan itu tidak cukup secara medis karena dasarnya hanya verbal autopsy.

Perbedaan metode: verbal autopsy vs forensik

Dr. Fakih menegaskan perbedaan:

• Verbal autopsy: rekonstruksi berdasarkan cerita/penuturan (keluarga/lingkungan), sehingga menurutnya lemah sebagai bukti medis.
• Forensic autopsy / bedah mayat forensik: pemeriksaan luar-dalam serta pemeriksaan/bukti lab, sehingga tingkat kepastian untuk menentukan apakah kematian natural atau tidak wajar lebih tinggi.

Dampaknya: publik masih menebak-nebak

Dr. Fakih menyatakan forensic autopsy tidak dilakukan untuk kasus-kasus tersebut. Akibatnya, hingga kini penyebab kematian tetap menjadi “misteri”, dan publik menebak-nebak.

Respons terhadap rumor

Ia juga merespons rumor yang beredar kala itu (misalnya dugaan keracunan atau kematian tidak wajar) dengan posisi bahwa IDI tidak bisa memastikan penyebab spesifik tanpa pemeriksaan forensik. Namun, ia menilai kecurigaan tersebut perlu dijernihkan lewat autopsi forensik.

---

2) Laporan ke Komnas HAM: Ada Janji Ditindaklanjuti, Tapi Tidak Ada Follow-Up

Dr. Fakih mengatakan ia melaporkan kasus ini dua kali ke Komnas HAM karena menyangkut hak asasi manusia (hak hidup).

Ia menyebut Komnas HAM menyatakan akan dikaji dan ditindaklanjuti, tetapi pada kenyataannya tidak ada tindak lanjut.

Tujuan autopsi forensik

Ia menekankan tujuan autopsi forensik:

• Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka publik bisa mengakhiri spekulasi.
• Jika ditemukan bukti tindak/kejanggalan, maka dapat diproses hukum sehingga akuntabilitas bisa ditegakkan.

---

3) Isu COVID-19: Penolakan IDI atas “Darurat Kesehatan” untuk Kepentingan Politik

Dalam konteks COVID-19, Dr. Fakih menjelaskan ada permintaan/ajakan (melalui perantara) agar IDI mengeluarkan pernyataan darurat kesehatan yang dapat menjadi dasar penundaan agenda politik (termasuk pemilu) atau alasan politik lain.

Alasan penolakan

Ia menolak menemui pihak yang meminta tersebut karena:

• menurutnya isu itu bersinggungan dengan politik praktis,
• kewenangan menyatakan situasi darurat kesehatan seharusnya berada di Kementerian Kesehatan, bukan IDI,
• dari perspektif kesehatan saat itu, kondisi sudah mulai stabil/mereda (ia menyinggung fase setelah gelombang seperti Delta sudah lewat, dengan prediksi virus makin melemah),
• ia khawatir pernyataan IDI akan dieksploitasi sebagai legitimasi politik.

Posisi IDI

Ia menyatakan IDI tetap boleh memberi masukan kesehatan yang bersifat teknis, tetapi ia menolak jika masukan itu berubah menjadi alat dukungan terhadap keputusan politik praktis.

---

4) Penekanan Sikap Profesional IDI dan Koordinasi COVID-19

Dr. Fakih membedakan antara:

• peran IDI yang humanitarian dan berbasis sains/profesionalisme,
• campur-aduk bernuansa politik praktis yang ingin dihindari.

Contoh koordinasi saat COVID-19

Ia memberi contoh bahwa saat COVID-19:

• IDI/jejaring profesional berkoordinasi dengan pemangku kebijakan (Kemenkes/BNPB dan pihak terkait) untuk kebutuhan penanganan medis, seperti ketersediaan rumah sakit darurat dan relawan dokter.

Koridor sains dalam pengambilan keputusan

Ia juga menyebut bahwa keputusan terkait penanganan seperti lockdown harus berbasis kajian epidemiologi, bukan “selera”.

---

Penutup / Kesimpulan yang Ditekankan

• Untuk Pemilu 2019, Dr. Fakih menyimpulkan bahwa tidak adanya forensic autopsy membuat penyebab kematian ribuan petugas tidak pernah dibuktikan secara medis, sehingga publik belum memperoleh jawaban resmi.
• Untuk COVID-19, ia menolak agar IDI mengeluarkan pernyataan darurat kesehatan yang dinilai dapat menjadi dasar kepentingan penundaan/agenda politik, karena kewenangan dan relevansinya dinilai tidak tepat serta dikhawatirkan dimanfaatkan secara politis.

---

Daftar Presenter/kontributor

• Dr. Daing Muhammad Fakih (Ketua Umum IDI periode 2018–2022) — narasumber utama
• Pewawancara/host: Margi Sari (disebut sebagai “I, Margi Sari” di bagian akhir)