SYARAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Ringkasan

Kuliah ini membahas syarat dan pendekatan dalam merancang peraturan perundang-undangan. Perancangan perlu dimulai dengan menentukan masalah yang hendak diatur, memahami sumber dan tujuan pengaturannya, serta memastikan rancangan selaras dengan peraturan lain dan kebutuhan masyarakat.

1. Menentukan objek pengaturan

• Rancangan harus memiliki satu pokok bahasan utama yang jelas untuk diatur dalam hukum tertulis.
• Pokok bahasan itu perlu didasarkan pada masalah atau kebutuhan hukum yang nyata, bukan dipilih tanpa alasan yang memadai.
• Peraturan pada umumnya ditujukan untuk berlaku dan mengikat masyarakat secara umum, bukan hanya kelompok tertentu.

2. Empat sebab atau landasan perancangan

Kuliah menguraikan empat landasan yang perlu diperhatikan:

• Kausa material (sebab material): bahan atau substansi yang akan diatur.

  • Sumbernya mencakup kebutuhan masyarakat yang bersifat empiris dan sosiologis.
  • Bahan juga mencakup dasar hukum yang relevan, khususnya peraturan yang lebih tinggi serta peraturan setingkat yang berkaitan dengan objek pengaturan.
  • Peraturan yang lebih rendah tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpangi peraturan yang lebih tinggi.

• Kausa formalis (sebab formal): bentuk hukum yang akan digunakan.

  • Hasil perancangan dituangkan sebagai hukum tertulis.
  • Bentuknya dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, atau bentuk peraturan lainnya.
  • Bentuk yang dipilih perlu sesuai dengan tingkat dan ruang lingkup materi yang diatur.

• Kausa efisien (sebab proses): proses mengolah bahan menjadi norma dan bentuk peraturan.

  • Prosesnya mencakup kajian hukum dan sosial, penyusunan rancangan, serta pemeriksaan kesesuaiannya dengan peraturan lain.
  • Perancang perlu mengubah gejala atau kebutuhan sosial menjadi rumusan hukum yang dapat diterapkan.

• Kausa finalis (sebab tujuan): tujuan yang hendak dicapai melalui peraturan.

  • Peraturan dirancang untuk mendukung ketertiban, keamanan, kepastian hukum, keadilan, manfaat, dan kesejahteraan.
  • Perancang juga perlu menyadari bahwa hukum tertulis tidak selalu mampu merumuskan seluruh aspek keadilan atau mengikuti setiap perubahan masyarakat secara sempurna.

3. Sinkronisasi dan harmonisasi

Sebelum rancangan ditetapkan, perancang perlu menguji kesesuaiannya dengan peraturan terkait:

• Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan membandingkan rancangan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah memastikan tidak ada pertentangan dengan dasar hukum di atasnya.
• Harmonisasi horizontal dilakukan dengan membandingkan rancangan terhadap peraturan setingkat yang mengatur bidang yang sama atau berdekatan.
• Langkah ini penting agar peraturan baru tidak tumpang tindih, bertentangan, atau menimbulkan masalah hukum ketika diterapkan.

4. Pendekatan empiris-sosiologis: abstraksi, kodifikasi, dan modifikasi

• Abstraksi adalah proses merumuskan gejala sosial menjadi gejala atau norma hukum.
• Kuliah membedakan dua cara dalam proses tersebut:
  • Kodifikasi merumuskan gejala dan kebiasaan sosial yang sudah ada menjadi norma tertulis. Pendekatan ini cenderung mempertahankan atau menata keadaan yang telah berkembang.
  • Modifikasi merumuskan perubahan yang diharapkan terjadi melalui hukum. Peraturan digunakan untuk mengarahkan perubahan masyarakat secara bertahap.
• Kedua pendekatan dapat hadir dalam satu proses perancangan. Pada awalnya, peraturan mungkin lebih banyak mencatat keadaan yang sudah ada; seiring waktu, unsur perubahan yang direncanakan dapat meningkat. Namun, kodifikasi tidak sepenuhnya hilang karena kondisi sosial yang ada tetap menjadi dasar bagi perubahan.
• Perubahan sebaiknya dilakukan secara bertahap. Kuliah mencontohkan kewajiban penggunaan helm atau masker sebagai perubahan perilaku yang dijadikan norma, serta mengingatkan bahwa perubahan mendadak—misalnya larangan memberi sedekah di ruang publik—dapat memicu penolakan dan mengurangi legitimasi aturan.

5. Metode dan sistematika

• Metode yang dibahas adalah metode sosio-legal, yaitu mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan sosial sekaligus menelaah dasar hukum yang berlaku.
• Dalam penerapannya, perancang perlu:
  1. Mengidentifikasi kebutuhan hukum masyarakat.
  2. Menelaah peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar dan batas pengaturan.
  3. Mengharmoniskan rancangan dengan peraturan setingkat yang berkaitan.
  4. Merumuskan kebutuhan atau gejala sosial ke dalam norma tertulis.
• Rancangan juga harus sistematis: susunannya teratur, bagian-bagiannya saling berhubungan, dan posisinya jelas dalam hierarki peraturan.
• Kuliah merujuk pada metode penyusunan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Tujuan dan jangkauan peraturan

• Peraturan perlu dirancang untuk memberi pedoman yang jelas dan mendukung ketertiban, keamanan, kepastian hukum, keadilan, serta kesejahteraan.
• Karena hukum tertulis tidak selalu mampu mencakup seluruh kenyataan sosial, perancang perlu menetapkan rumusan yang baik dan dapat diterapkan, sambil menyadari keterbatasannya.
• Peraturan bukan semata-mata untuk kepentingan suatu kelompok tertentu; pada prinsipnya, peraturan ditujukan untuk berlaku umum.

Pembicara dan sumber yang disebut

• Benediktus Hestu Cipto Handoyo — dosen atau pemateri yang menyampaikan kuliah dalam video, sebagaimana diidentifikasi melalui informasi kanal.
• Tidak ada pembicara lain yang terdengar dalam subtitle. Beberapa contoh negara, aturan, dan peristiwa disebutkan oleh pemateri, tetapi tidak menjadi narasumber tersendiri.